Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan

Sebuah Ujian untuk Indonesia...Ini Sorotan Dunia ke Pilkada DKI

02.51 Add Comment
Pilkada DKI
Surat suara yang rusak di Kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (14/2). KPUD DKI Jakarta memusnahkan 46.628 surat suara, dengan rincian 22.444 surat suara yang cacat atau rusak serta 24.184 surat suara baik sisa. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Pada 15 Februari 2017, tujuh provinsi dan 76 kabupaten serta 18 kota di seluruh Indonesia akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Dari sekian banyak pilkada yang berlangsung, sejumlah media asing paling menyoroti pesta demokrasi di DKI Jakarta.

Dengan artikel bertajuk "Battle for Indonesia's largest city: all you need to know about elections in Jakarta", situs berita, The Guardian Selasa, (14/2/2017) mengulas mengapa pilkada di ibu kota menjadi penting.

"Memenangkan pemilu gubernur dilihat sebagai batu loncatan tak resmi untuk menjadi presiden. Presiden saat ini, Joko Widodo 'pindah' dari posisi gubernur Jakarta ke kantor presiden pada tahun 2014. Sementara itu, pilpres akan digelar pada tahun 2019," demikian laporan The Guardian.

Selain itu, The Guardian menjelaskan pula bahwa pemungutan suara di Jakarta merupakan yang paling sengit di Indonesia. Pilgub di ibu kota disebut-sebut sebagai ajang pengujian bagi nilai-nilai Islam moderat dan pluralisme Indonesia.

The Guardian turut menyinggung sosok Ahok atau yang memiliki nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama, "Ahok merupakan penganut Kristen dan beretnis China, membuat dia masuk dalam dua kelompok minoritas".

Lawan Ahok dalam pilgub adalah Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Anies Baswedan, mantan menteri pendidikan.

"Salah seorang dari tiga kandidat membutuhkan dukungan 50 persen suara untuk menang. Sangat banyak pengamat setuju dengan pendapat bahwa hasilnya tidak akan definitif pada Sabtu. Sebuah putaran kedua mungkin akan berlangsung pada April," tulis portal berita Inggris tersebut.

Adapun situs berita The New York Times mengulas pilkada Jakarta dengan artikel berjudul, "Election in Indonesia’s Capital Could Test Ethnic and Religious Tolerance".

"Dalam salah satu kampanye yang paling diperdebatkan dalam sejarah demokrasi yang muda di Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama, gubernur Jakarta, tengah berjuang pada dua front: di pengadilan opini publik dan di pengadilan," demikian kalimat pembuka pada laporan The New York Times.

Dalam ulasannya, portal berita Amerika Serikat itu juga menyoroti kasus penistaan agama yang membuat Ahok menjadi seorang pesakitan.

The New York Times menuliskan, sejumlah analis politik berpendapat bahwa kasus hukum yang tengah dihadapi Ahok merupakan pelanggaran terhadap larangan puluhan tahun untuk menjadikan etnis dan agama sebagai senjata politik--sebuah langkah yang diduga dilakukan oleh lawan Presiden Joko Widodo untuk melemahkan pencalonannya kembali pada pilpres 2019.

"Basuki merupakan gubernur non-Islam kedua di Jakarta sejak kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada 1945. Pilgub dipandang sebagai ujian toleransi agama dan etnis di Indonesia yang memiliki lebih dari 190 juta muslim di antara total penduduk 250 jiwa," tulis The New York Times.

Pada tahun 1964-1965, Jakarta dipimpin oleh gubernur asal Manado, Henk Ngantung. Ia diangkat oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan Soemarno yang ditunjuk menjadi menteri dalam negeri.

Portal itu juga memuat pernyataan Philips J. Vermonte, kepala departemen politik dan hubungan internasional di CSIS Jakarta.

"Ini telah menjadi ujian bagi demokrasi kami yang masih muda. Sebenarnya elite politik yang menyulut ketegangan agama ini lagi dan lagi. Di Jakarta, elite politik nasional telah memilih untuk memainkan kartu itu, di mana itu adalah tindakan berbahaya," ujar Philips yang menambahkan bahwa isu agama dan etnis tidak menjadi persoalan di daerah-daerah lain.

Disebutkan pula, berdasarkan jajak pendapat saat ini, para analis berpendapat, bahwa Ahok akan bersaing ketat dengan Anies. Mereka mengatakan, mayoritas pendukung Agus akan beralih mendukung Anies demi menghentikan langkah Ahok.

"Pemilih Islam konservatif kuat di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan dan Timur. Suara Islam konservatif jelas mendukung Anies, sehingga orang-orang yang yakin bahwa Ahok telah melakukan penistaan ada di pihak Anies," kata Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator.

Portal berita CNN menulis laporan pilkada Jakarta dengan tajuk, "Why the Jakarta election could change the face of Indonesia".

"Ini merupakan pemungutan suara yang bisa mengubah Indonesia," demikian kalimat pembuka laporan CNN tersebut.

Berikutnya, terdapat kalimat, "Kontes (pemilu) melibatkan petahana, penganut Kristen dan beretnis China, Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan Ahok dengan dua lawannya yang merupakan muslim telah memicu pertanyaan apakah Indonesia--negara muslim terbesar di dunia--akan tetap menjadi masyarakat muslim yang moderat".

Sama seperti media asing lainnya, CNN juga menyebut bahkan pilkada Jakarta dapat menentukan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya dalam pilpres 2019.

Indonesia merupakan rumah bagi 200 juta muslim--87 persen dari populasi. Dengan pengecualian Provinsi Aceh, Indonesia merupakan negara moderat dengan toleransi agama dan cara hidup yang berbeda.

"Politik Islam di Indonesia sangat berbeda dengan di Timur Tengah. Misalnya, pemimpin non-muslim adalah sesuatu yang normal, pernikahan beda agama juga diterima," kata peneliti CSIS, Tobias Basuki kepada CNN.

Menurut Profesor Greg Fealy dari Australian National University Bell School of Asia Pacific Affairs Associate masalah yang dimiliki Ahok ada dua, yakni ia non-muslim dan beretnis China.

"Ini cukup jelas bahwa ia didakwa melakukan penistaan agama karena alasan politik, karena mereka harus menuruti apa yang diinginkan massa (yang berunjuk rasa)--itu adalah catatan buruk bagi Indonesia," kata Fealy.

Siapapun yang mengalahkan Ahok disebut akan memiliki peluang tinggi untuk menantang Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2019.

Adapun media lain yang memuat laporan soal pilkada Jakarta adalah USA Today dengan tajuk, "Jakarta election pits Christian against rising tide of Muslim extremism".

"Hasil pilkada Jakarta akan berdampak melampaui wilayah itu dan mungkin akan menjadi referendum seperti apa wajah Indonesia di masa depan. Nyaris 90 persen rakyat Indonesia adalah muslim dan sejauh ini kaum minoritas Kristen, Buddha, dan Hindu telah hidup berdampingan," tulis USA Today dalam laporannya.

Tak mau ketinggalan, portal berita Singapura, The Straits Times, juga mengulas pilkada Jakarta dengan judul, "Jakarta polls a proxy for bigger Indonesian battle".

Dalam ulasannya, The Straits Times mengutip pernyataan pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi. Ia mengatakan taruhan dalam pilkada akan lebih tinggi mengingat keterlibatan para petinggi partai.

"Mereka tahu siapapun yang bisa memimpin Jakarta kemungkinan dapat memenangkan persaingan di tingkat berikutnya, baik di tingkat legislatif maupun pilpres," kata Muradi.

"Pilkada Jakarta ini setara dengan kompetisi antara kubu Jokowi-Megawati, Prabowo, dan SBY," imbuhnya.

Sumber Link

Profil dan Biografi Lengkap Basuki Tjahaja Purnama (AHOK)

08.43 1 Comment
Profil dan Biografi Lengkap Basuki Tjahaja Purnama (AHOK)
Basuki Tjahaja Purnama
Nama Lengkap : Basuki Tjahaja Purnama

Alias : Ahok | Basuki Tjahaja | Basuki T Purnama

Profesi : Politisi

Agama : Kristen

Tempat Lahir : Manggar, Bangka Belitung

Tanggal Lahir : Rabu, 29 Juni 1966

Zodiac : Cancer

Hobby : Menulis

Warga Negara : Indonesia
Istri : Veronica, Veronica Tan

BIOGRAFI


Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dengan nama Ahok adalah politikus asal Belitung. Dia menjadi pasangan Jokowi dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012. Pada pemilu tahun 2012, Jokowi dan Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur menggantikan Usman Saleh. Pada 14 November 2014, Ahok dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilu 2014.

Ahok lahir di Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Dia adalah anak pertama dari pasangan Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing yang merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia. Bersama dengan ketiga adiknya, Ahok menghabiskan masa kecilnya di Desa gantung, Belitung Timur, hingga tamat sekolah menengah pertama. Setelah itu, Ahok hijrah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya.

Di Jakarta, Ahok menimba Ilmu di Universitas Trisakti dengan mengambil Jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral. Setelah lulus dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi, pada tahun 1989 Ahok kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Dua tahun kemudian, Ahok melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya. Setelah mendapatkan gelar MAgister Manajemen, dia kemudian bernaung di bawah PT Simaxindo Primadaya dengan menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya bekerja, Ahok mendirikan PT Nurindra Ekapersada, yang merupakan awal perjalanan dari Gravel Pack Sand (GPS). Setelah berhenti bekerja untuk PT Simaxindo, Ahok mendirikan pabrik pengolahan asir kuarsa pertama di Belitung, yang berlokasi di Dusun Burung Mandi. Perusahaan tersebut dia dirikan dengan mengadopsi dan mengadaptasi teknologi Amerika Serikat dan Jerman. Bersama dengan berkembangnya pabrik tersebut, kawasan industri dan pelabuhan samudra berkembang. Kawasan tersebut sekarang dikenal dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Kemudian, pada tahun 2004, Ahok berhasil meyakinkan seorang investor Korea untuk membangun Tin Smelter atau peleburan bijih timah di KIAK.

Pada tahun itu juga, Ahok mulai bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), dan ditunjuk sebagai ketua DPC PIB Kabupaten Belitung. Pada Pemilu 2004, dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung hingga tahun 2009.

Satu tahun kemudian, setelah mengantongi 37% lebih suara rakyat, Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dalam pemerintahannya, Ahok membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warga tanpa kecuali. Namun, pada 22 Desember 2006, Ahok resmi mengundurkan diri dari pemerintahan dan menyerahkan jabatan tersebut kepada wakilnya, Khairul Effendi.

Pada tahun 2007, Ahok mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung. Pada saat itu, dia mendapatkan dukungan penuh dari Abdurrahman Wahid. Namun, dia kalah dengan Eko Maulana Ali. Tahun ini juga, Ahok mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi. program pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi Belitung Timur juga berhasil mengantarkan Ahok untuk meraih penghargaan tersebut.

Kemudian, pada tahun 2008, Ahok meluncurkan sebuah buku berjudul "Merubah Indonesia". Ahok adalah seorang ayah dari Nicholas, Natania, dan Daud Albeenner, dan seorang suami bagi seorang wanita asal Medan, Veronica.

Ahok bercita-cita membenahi sistem transportasi Jakarta, meneruskan proyek pencegahan banjir, reklamasi, dan memperbanyak jumlah busway khusus bagi orang cacat, anak-anak dan perempuan. Bahkan monorel serta kereta gratis yang menghubungkan Blok M sampai Monas juga akan diadakan.

Cita-cita tersebut agaknya akan terus dikejarnya. Pasalnya pada Pilkada 2017 nanti, Ahok kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Setelah sebelumnya mencalonkan diri secara independen, akhirnya Ahok diusung oleh banyak partai. PDIP, Nasdem, Hanura, bahkan Golkar turut mendukung pencalonan Ahok yang kedua kalinya ini.

Last update: 1 Oktober 2016 - 01.04 PM
Riset dan Analisa Oleh Nastiti Primadyastuti - Ovan Zaihnudin

PENDIDIKAN
  • Program Pasca Sarjana Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi.
  • Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta, 1994.
  • Sarjana Teknik Geologi di Universitas Trisakti Jakarta, 1990.
  • SMA III PSKD Jakarta, 1984.
  • SMP No. 1 Gantung, Belitung Timur, 1981.
  • SDN No. 3 Gantung, Belitung Timur, 1977.
KARIR
  • Anggota Komisi II DPR RI, 2009 - 2014.
  • Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT.3.1).
  • Bupati Belitung Timur, 2005 - 2006.
  • Anggota DPRD Belitung Timur bidang Komisi Anggaran, 2005 - 2006.
  • Asisten Presiden Direktur bidang analisa biaya dan keuangan PT. Simaxindo Primadaya, Jakarta, 1994 - 1995.
  • Direktur PT. Nurindra Ekapersada, Belitung Timur, 1992 - 2005.
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012)
Organisasi:
Ketua Dewan Yayasan Sosial dan Agama di Jakarta.

PENGHARGAAN
  • Tokoh Anti Korupsi dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan (KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat Transparansi Indonesia), 2007.
  • Salah satu dari 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia, Majalah Tempo, 2006.
  • Gold Pin, Fordeka (Forum Demokrasi), 29 Oktober 2006.

SOCIAL MEDIA
Twitter: @basuki_btp
http://ahok.org

Tertawa Saat Sidang Ahok, Saksi dari Polisi Ditegur Hakim

23.47 Add Comment
Tertawa Saat Sidang Ahok, Saksi dari Polisi Ditegur Hakim
Suasana Sidang Ahok. (Liputan6.com)
Jakarta - Ada-ada saja polah saksi di sidang Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Kali ini, saksi Polisi Briptu Ahmad Hamdani tidak serius dan kerap tertawa saat memberi keterangan sehingga ditegur oleh majelis hakim.

"Enggak usah ketawa-ketawa. Malu banyak polisi di sini (sidang Ahok). Jangan mencemarkan nama korps Anda," kata ketua Majelis Hakim Dwi Budiarso di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Hakim bertanya pada Ahmad mengenai kepastian jumlah pelapor yang datang dan koreksi tanggal yang sudah dilakukan saksi pelapor Willyudin.

Ahmad kerap berganti jawaban dari "tidak benar" menjadi "tidak ingat". Mendengar jawaban Ahmad, Hakim menilai Ahmad tak serius memberikan keterangan.

"Tidak benar atau tidak tahu? Itu beda. Saudara sudah disumpah. Kalau enggak tahu ya ngomong enggak tahu. Yang saudara alami masing-masing kita uji di sini," tegas Hakim.

Hakim kembali mengingatkan Ahmad agar tegas memberi jawaban dalam sidang Ahok, mengingat Ahmad adalah seorang polisi. "Saudara kan polisi, harus tegas. Ini sidang serius ini. Jangan tertawa. Saudara ngerti bahasa Indonesia kan," ucap Hakim.

http://news.liputan6.com/read/2829683/tertawa-saat-sidang-ahok-saksi-dari-polisi-ditegur-hakim?

Pengakuan Saksi Sidang Ahok yang Tak Paham Hukum dan Ancam Demo

15.46 Add Comment
Sidang Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama. (Liputan6.com)
Sidang Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi pelapor. Salah satu saksi pelapor yang dihadirkan bernama Willyuddin.

Dalam keterangannya, Willy membantah kesaksian Briptu Ahmad Hamdani yang menyebut ada kesalahan pada laporannya. Menurut Willy, saat datang melapor ke Polres Bogor pada 7 Oktober 2016 lalu, dia hanya berdua bukan berempat seperti kesaksian Ahmad Hamdani.

"Sebagian besar (keterangan Briptu Ahmad Hamdani) tidak benar. Saya datang berdua dan saya menyodorkan kertas kronologi," ujar Willy dalam sidang Ahok di depan majelis hakim di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Willy menceritakan bagaimana proses pelaporannya di Polres Bogor. "Saya ditanya (polisi) kejadian di mana. Saya tanya balik (polisi) kejadian penistaan? Di pulau. Kalau bapak (polisi) tanya saya nonton di mana, di rumah saya di Bogor pada 6 Oktober 2016," ucap Willy.

Willy mengaku bingung dengan pertanyaan Briptu Ahmad Hamdani, pembuat laporan yang kini dipermasalahkan. Willy selalu balik bertanya kepada polisi apakah yang ditanyakan kejadian penistaan agama atau kejadian dia menonton video penistaan agama.

Diketahui, dari laporan Willy tertulis bahwa dia melaporkan dugaan penistaan agama pada 6 September 2016, padahal kejadian dugaan penistaan agama baru terjadi pada 27 September.

Willy mengaku sempat ditanya alasan melaporkan ke Polres Bogor bukan di Kepulauan Seribu. Dia mengatakan bertemu Reskrim Polres Bogor dan menyampaikan bahwa akan ada demo besar umat Islam ke polres tersebut bila laporan itu ditolak.

"Tadinya laporan saya tidak diterima karena di Pulau Seribu. Saya diarahkan konsultasi di reskrim. Saya sampaikan kalau laporan tidak diterima, umat Islam ribuan datang ke sini, itu amanat umat," ucap Willy.

Mengaku tak paham hukum, Willy menegaskan yang terpenting dirinya dapat melapor penistaan agama Ahok, tanpa mempedulikan di polres mana dia melapor. "Saya yang penting bisa lapor. Saya enggak paham hukum," kata Willy.

Sebelum tanda tangan laporan, Willy juga mengaku beberapa kali mengoreksi tanggal. Namun, setelah dicetak, Willy tak sempat memeriksa kembali apakah tanggal kejadian sudah benar atau belum.

"Sebelum di-

print

tinta sempat habis, lalu pindah komputer. Setelah di-

print

saya coret tanggal, saya jelaskan mana mungkin kejadian baru kemarin, kok (ditulis) 6 September. Yang benar 6 Oktober saya minta perbaiki," ucap Willy.

"(Setelah di-

print

) saya tidak baca lagi karena saya yakin tanggal sudah benar. Saya

khusnodzon

," ucap Willy.

Sementara itu, Briptu Ahmad Hamdani mengaku tidak ingat saat Willy mengoreksi tanggal. "Tidak ingat," ucap Ahmad Hamdani dalam sidang Ahok.


http://news.liputan6.com/read/2829541/pengakuan-saksi-sidang-ahok-yang-tak-paham-hukum-dan-ancam-demo?

Hakim Pertanyakan Kejanggalan Laporan Saksi di Sidang Ahok

15.40 Add Comment
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat akan duduk di kursi terdakwa untuk menjalani sidang lanjutan di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (10/1). Ahok yang memasuki ruang sidang terlihat menenteng map merah. (Liputan6.com/Hendra Setyawan/Pool)
Briptu Ahmad Hamdani menjadi saksi pertama yang memberikan keterangan di persidangan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Anggota Polres Bogor itu diperiksa lantaran adanya kejanggalan pada laporan saksi Willyudin. Pada laporan itu tertulis waktu kejadian pada 6 September 2016. Padahal dugaan penistaan agama di Pulau Seribu baru terjadi 27 September 2016.

Hakim menanyakan bagaimana proses pelapor saat melapor ke Polres Bogor pada 7 Oktober 2016 lalu.

"Waktu itu pelapor datang tanggal 7 Oktober 2016 jam 16.30 ke Polresta Bogor. Pelapor melihat video Ahok di rumahnya dari grup WhatsApp," ucap Hakim.

Hakim bertanya pada Ahmad Hamdani, apakah dirinya tidak menanyakan alasan pelapor tidak melaporkan kasus itu di wilayah kepulauan Seribu.

"Kalau ada masyarakat melaporkan pasti diterima, kasihan masyarakat ke pulau jauh. Kejadian pada tanggal 6 September 2016, kejadian penistaan agama. Saya tidak tahu kapan itu kejadian Pulau Seribu," jawab Ahmad Hamdani.

Ahmad Hamdani mengaku sebelum laporan ditandatangani, pelapor membaca sendiri isi laporan.

Hakim juga menan yakan bagaimana SOP laporan tersebut. "Apakah ada kalender di ruangan saudara? Dicocokkan?" tanya hakim.

"Ada. Saya tidak mencocokkan karena (kalender) di belakang," jawabnya.

Ahmad Hamdani mengaku tidak mencocokkan tanggal yang diucapkan pelapor dengan kalender. "Yang menyebutkan tanggal dan hari siapa?" tanya hakim.

"Pelapor sendiri," jawab Ahmad.

Hakim menyebut bahwa tanggal 6 September bukan hari Kamis melainkan Selasa. "Yang hari Kamis itu tanggal 7 Oktober," kata Hakim.

Ahmad Hamdani yang sudah bertugas selama tujuh tahun di Polres Bogor itu mengaku tidak merasa aneh mengapa rentang waktu kejadian dan laporan lama sekali, yakni kejadian 6 September dan melaporkan ke Polres Bogor 7 Oktober 2016.

Hakim pun menceramahi Ahmad Hamdani agar lebih hati-hati dalam mengecek waktu kejadian. "Harus lebih hati-hati," ucap hakim.

Pantauan Liputan6.com, Ahok yang mengenakan batik coklat hikmad menyimak pernyataan Ahmad Hamdani. Suara Ahmad Hamdani saat menjawab pertanyaan Hakim terdengar lirih.


http://news.liputan6.com/read/2829299/hakim-pertanyakan-kejanggalan-laporan-saksi-di-sidang-ahok?